Berita Terkini

Pasca diluncurkannya jadwal dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, KPU Kabupaten Gresik sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang ditentukan demi terwujudnya pemilu yang sukses dan semokratis. Salah satu indikator Pemilu demokratis adalah predictable procedure and predictable result. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Kabupaten Gresik Sulaiman saat memimpin apel upacara pagi, pada Senin (30/1/2023). “Kuncinya adalah harus ada kepastian hukum. Saya minta teman-teman semua fokus dalam beberapa hari ke depan untuk mengikuti  rakor ini,” kata Sulaiman. Lebih lanjut, Sulaiman menegaskan bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Pertama, penyelenggara harus membuka, membaca, dan mempelajari Undang-Undang maupun keputusan untuk melaksanakan tahapan. Selain itu, pihaknya juga menuturkan, agar jajaran secretariat KPU Gresik untuk terus fokus dan kosentrasi disetiap tahapan Pemilu yang sedang dan akan dilaksanakan. Hal tersebut sebagai komitmen KPU dalam sukseskan Pemilu serentak Tahun 2024. “Semua wajib bekerja dengan fokus dan konsitsn laksanakan tahapan Pemilu tahun 2024 agar Pemilu bisa sukses dan sesuai dengan yang diharapkan,”pungkasnya. (Iga/kpugres)

Memasuki tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik terus mematangkan persiapan, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kali ini, KPU Gresik melaksanakan orientasi tugas sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di Hotel Santika Gresik, Sabtu (28/1/2023). Komisioner KPU Gresik divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Makmun, menyampaikan secara umum gambaran Pemilu 2024, sebelum secara spesifik menyinggung tugas sekretariat PPK. "Pemilu dan Pemilihan Umum 2024 merupakan agenda nasional pertama, yang akan di lakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi tahun politik Nasional dan Lokal di tahun yang sama," jelas Makmun. Oleh karenanya, lanjut Makmun, penting bagi seluruh badan ad hoc (baca : penyelenggara pemilu) untuk memiliki perspektif yang sama, demi terciptanya kesuksesan setiap tahapan Pemilu. Selanjutnya, Makmun menjelaskan, bahwa tugas utama sekretariat PPK adalah membantu PPK melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. "Adapun jumlah sekretariat PPK, nantinya ada 3 (tiga), yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten," jelas Makmun. Makmun juga berharap, nantinya sekretariat PPK dan anggota PPK bisa kompak dalam melaksanakan tahapan Pemilu, "Karena jika tidak, maka pelaksanaan tugas kepemiluan di kecamatan tersebut pasti akan terganggu," pungkasnya. Ditempat yang sama Kholyatul Mudznibah divisi hukum menghimbau sekretariat PPK supaya membaca peraturan perundang undangan. "Sekretariat PPK merupakan badan adhoc yang ketentuanya berlaku sama dengan PPK, harus membaca regulasi sehingga dapat menjaga profisionalitas sebagai penyelenggara.(is/kpugres)

Setelah menyelesaikan pembentukan sampai pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik terus menggenjot tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kali ini, KPU Gresik menggelar rapat kordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten Gresik, dalam rangka pembentukan Petugas Menutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilu 2024, di Kantor KPU Gresik, Jl. Wahidin Sudirohusodo Gresik, pada Kamis, (26/1/2023). Komisioner KPU Gresik divisi Sosialisasi dan SDM Makmun menyampaikan, bahwa pembentukan pantarlih kali ini berbeda dengan sebelumnya, yakni harus dilaksanakan secara terbuka. "KPU Gresik mewanti-wanti kepada PPK, agar memastikan semua PPS melaksnakan pantarlih secara terbuka dan mengangkat pantarlih yang betul betul faham teknologi, mengingat kedepan pelaksanaan coklit akan menggunakan sistem teknologi informasi," Jelas makmun Sementara itu, komisioner KPU Gresik divisi Perencanaan Data dan Informasi Abd. Sidiq Notonegoro, menyampaikan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) membutuhkan satu Pantarlih, maka tiap desa kebutuhan Pantarlihnya berbeda-beda. "Kami juga berpesan, agar nanti proses seleksi Pantarlih ini di kawal ketat, karena akan sangat berpengaruh pada penetapan DPT untuk Pemilu 2024," pungkasnya. Perlu diketahui bahwa pendaftaran pantarlih dibukak mulai tanggal 26-28 Januari dan akan diumumkan tnaggal 3 Januari serta pelantikan tanggal 6 Februari(is/kpugres)

Secara resmi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik akhirnya melantik 1.068 anggota Pantia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Gresik, Selasa, (24/1/2023). Dalam sambutanya, Ketua KPU Gresik Akhmad Roni mengucapkan mengucapkan selamat sudah di lantik menjadi PPS Pemilu 2024. "Selamat datang di dunia penyelenggaraan pemilu, bapak dan ibu adalah orang-orang hebat yang akan menjalankan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang," ungkap Roni Dari 1.068 PPS, Akhmad Roni mengatakan, 713 orang dari unsur laki-laki dan ada 355 dari unsur perempuan, sehingga ada 33 persen keterwakilan perempuan yang menjadi anggota PPS. Tentu, ini sebuah kemajuan bagi penyelenggara Pemilu di Gresik, mengingat targetnya adalah 30 persen keterwakilan perempuan. "Saya yakin, bahwa yang terpilih menjadi PPS adalah perempuan-perempuan hebat, yang akan menjalankan tahapan pemilu dengan maksimal," ungkap Akhmad Roni. Akhmad Roni juga menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 adalah Pemilu ke-6 setelah reformasi, maka harus lebih demokratis. Sementara itu, komisioner KPU Provinsi Jawa Timur devisi Data dan Informasi Nurul Amaliyah, mengingatkan agar para anggota PPS, memegang teguh pakta integritas, yang merupakan janji terhadap diri sendiri, agar tidak melakukan praktik KKN dalam menjalankan tugas dan mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu kepada masyarakat. "Tolong pakta integritasnya di laminating dan di tempel di tembok, agar selalu menjadi pengingat," jelas Nurul. Nurul juga mengingatkan, agar  menjaga ritme kerja dan kesehatan dengan baik, karena kejadian banyak yang sakit di 2019 menjadi pelajaran berharga, dan jangan sampai terulang.

Setelah prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) langsung mendapat pengarahan dari komisioner KPU Gresik, tentang tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anggota PPS, Selasa (24/1/2023).   Ketua KPU Akhmad Roni mengawali pengarahan dengan menegaskan kembali kesiapan para anggota PPS yang telah di lantik.   "Melalui penegasan ini, KPU Gresik meminta agar para anggota PPS menunaikan tugas sampai akhir masa jabatannya," jelas Roni, di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Gresik.   Kemudian, komisioner KPU Gresik divisi Sosialisasi dan SDM, menjelaskan bahwa tugas-tugas konstitusional dalam waktu dekat sudah menanti.   "Karena 26 Januari mendatang, atau 2 hari kedepan, sudah dimulai pengumuman dan pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan diumumkan tanggal tiga Februari yang akan datang. Maka, 12 hari kedepan saudara-saudara akan di sibukkan dengan tugas itu," jelasnya.   Oleh karena itu, lanjut Makmun, penting bagi para anggota PPS, untuk segera melakukan penataan kelembagaan PPS, terutama melakukan musyawarah mufakat untuk memilih ketua PPS serta pembagian bidang tugas.   "Berkordinasi dengan perangkat desa atau kelurahan juga tidak kalah penting, karena pada berjalannya, PPS akan selalu butuh kerjasama yang baik dengan pihak desa, terutama untuk pengadaan sekretariat dan penyediaan kantor untuk mendukung kelancaran tugas PPS," tambah Makmun.   Sementara itu, Elvita Yuliati Komisioner KPU Gresik divisi Teknis dan Penyelenggaraan menerangkan, bahwa ia akan membawahi terkait teknis, yang dalam waktu akan melaksanakan verifikasi dukungan minimal DPD.   Terakhir, Kholyatul Mudznibah Komisioner KPU Gresik divisi Hukum dan Pengawasan, mengajak para anggota PPS, untuk mempelajari kode etik penyelenggara pemilu, yang sudah tertuang di Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2019. (is/kpugres)

Pasca diluncurkannya jadwal dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, KPU Kabupaten Gresik sebagai lembaga yang memiliki karakter lembaga layanan, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Gresik Makmun saat memimpin apel upacara pagi, pada Senin (16/1/2022). “Apa yang dihasilkan dalam proses Pemilu adalah terbentuknya pemerintahan yang legal, oleh karena itu proses dan hasil Pemilu harus mendapatkan dukungan, legitimasi, dan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap KPU akan berdampak pada proses dan hasil Pemilu,” kata Makmun. Lebih lanjut, Makmun mengungkapkan, bahwa inovasi terhadap materi publikasi, akan mendorong partisipasi publik dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan, serta membentuk kesadaran politik masyarakat terutama, dalam kepemiluan. Selain itu, pihaknya juga menuturkan, agar KPU Gresik terus berupaya menghadirkan sistem informasi untuk setiap tahapan Pemilu yang sedang dan akan dilaksanakan. Hal tersebut sebagai komitmen KPU dalam menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat. “Semua berhak mendapatkan informasi untuk itu, kita semua harus melek terhadap teknologi atau media publikasi yang kita miliki. Bersama-sama menumbuhkan sosial media KPU Gresik, yang menjadi bagian terpenting dalam menyebarluaskan informasi agar menjadi prioritas kita semua,” pungkasnya. (Iga/kpugres