Berita Terkini

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Makmun menyebutkan bahwa optimalisasi pelayanan informasi melalui PPID Kabupaten Gresik harus segera disahkan melalui pembuatan SOP Pelayanan Informasi dan Menetapkan Daftar INformasi Publik. Hal itu dimaskudkan agar KPU sebagai lembaga penyelenggara wajib memberikan akses dan kemudahan terhadap informasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Gresik divisi Sosdiklih dan Parmas saat Rapat Pleno membahas PPID Kabupaten Gresik, pada Senin (21/02/22). Pelno dilakukan secara virtual diikuti oleh seluruh Kasubag dan Staf KPU Gresik. “Ditetapkannya SOP Pelayanan Informasi membuat PPID secara sistematis dapat bekerja sesuai dengan kaedah dan mekanisme yang ditatpkan oleh Komisi Informasi dan KPU RI. Untuk itu, penetapan SOP menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan,” pungkas Makmun Lebih lanjut pihaknya juga mengingatkan bahwa PPID merupakan garda terdepan sebuah lembaga. Keterbukaan informasi menjadi kunci indikator sebuah lembaga dinyatakan transparan dan melalui PPID arus informasi dan permintaan informasi jauh lebih cepat dan tepat. “Melalui fitur PPID harusnya mekanisme pemberian informasi jauh lebih praktis dan mudah, untuk itu selagi aa waktu kita sebagai lembaga penyelnggara agar segera mengupdate dan upgrade kedalaman informasi yang terkandung didalamanya,“ pungkas Makmun Menutup rapat, Makmun juga mengingatkan bahwa pandemi masih ada untuk itu agar tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan yang ada, tetap menggunakan masker,mencuci tangan dan menjaga jarak saat bekerja. “Saya harapkan Kawan-kawan bisa tetap menjaga dan patuh terhadap protokol kesehatan. Bagaimanapun juga pandemi masih ada dan nyata. Mari bersama lawan penyebaran Covid- 19 dengan sebaik-baiknya,” harap Makmun (kpugresik/iga)

Pada Rabu (16/02), KPU Kabupaten Gresik menghadiri acara Kick Off Pembangunan Zona Integritas KPU Se-Jawa Timur secara daring. Acara ini dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, diikuti oleh Forkopimda Se-Jawa Timur sebagai undangan secara daring. Tak terkecuali, Forkopimda Kabupaten Gresik pun turut hadir mengikuti kegiatan secara daring dari kantor pemerintahan masing-masing. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Kabupaten Gresik, Akhmad Roni beserta jajaran anggota KPU Kabupaten Gresik menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, yang kemudian akan diikuti oleh tanda tangan Forkopimda Kabupaten Gresik dalam rangka social distancing. Penandatanganan Piagam disaksikan oleh Inspektur Utama KPU Republik Indonesia, Nanang Priyatna, serta jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur secara daring. Acara ini diadakan mengingat KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ditunjuk sebagai satuan kerja yang menjadi Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas oleh KPU Republik Indonesia. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar Implementasi Pembangunan Zona Integritas di KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dapat mewujudkan KPU sebagai WBBM, serta profesional dan bebas dari korupsi. Nanang Priyatna pun menyampaikan hal serupa agar KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang telah ditunjuk menjadi pilot project dapat memperoleh predikat ZI dan WBBM dengan baik.

KPU Kabupaten Gresik bersama dengan 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur kuti  Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 bersama KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur hari ini, Selasa (15/2), jam 1 siang secara hybrid Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menyampaikan, menjelaskan tujuan Rapat Evaluasi kali ini pertama, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. “Kedua, memberikan penghargaan atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada tiga KPU Kabupaten/ Kota yakni, Terbaik I KPU Kabupaten Jombang, Terbaik II KPU Kota Malang dan Terbaik III KPU Kabupaten Jember. Ketiga, melakukan sharing knowledge best practise dari ketiga KPU Kabupaten/ Kota peraih penghargaan pelaksanaan reformasi birokrasi,” Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI, Arief Budiman dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU ini bukti kalau organisasi ini terus berbenah. “Dan ini tidak boleh berhenti di sini, reformasi birokrasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Lalu selain organisasinya yang berbenah, personal atau individu di KPU ini juga harus terus memperbaiki diri. Perbaikan ini bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil,” pesan Arief. Lebih lanjut, penyelenggaraan evaluasi ini harapannya dapat memberikan dampak adanya peningkatan pemahaman dari aspek yang paling bersifat konseptual hingga hal yang paling teknis tentang bagaimana menerapkan Reformasi Birokrasi pada lembaga. (kpugresik/iga)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik adakan nobar Lounching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan seremonial ini dikemas dengan nonton bersama dengan menghadirkan Pemerintah Daerah/Forkopimda, Pimpinan Partai Politik, Bawaslu, Pemantau dan stakeholder lainnya di wilayah Kabupaten Gresik, Senin (14/02/22) Sebelum menyaksikan bersama secara Live Streaming di channel youtube KPU RI, acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Gresik, Ahmad Roni sekaligus menyampaikan terimakasih kepada para stakeholder yang sudah bersedia hadir. "Hari ini tepat 2 (dua) tahun sebelum hari pemungutan suara 2024, sejarah baru demokrasi akan segera lahir. Terimakasih saya ucapkan kepada para stakeholder yang hadir, semoga kita semua dapat mengawal bersama,” Ujar Roni Sementara itu, Ketua KPU RI, Ilham Saputra dalam sambutan acara menyampaikan bahwa KPU telah menetapkan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 yaitu pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024. “Setelah launching KPU akan menyusun tahapan dan untuk sementara tahapan Pemilu Serentak 2024 masih dibahas bersama DPR. Setelah disetujui, KPU mulai melakukan tahapan Pemilu,” terang Ilham. Acara launching dikemas secara hybrid luring dan daring mulai pukul 07.00 hinggan 09.00 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai intruksi yang diberlakukan. (kpugresik/iga)

Pada hari ini (11/2), KPU Kabupaten Gresik mengadakan Rapat Pembahasan untuk melakukan finalisasi atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022. Rapat Pembahasan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik selaku Tim Pengarah, Sekretaris selaku Ketua Pelaksana, serta Tim Agen Perubahan yang merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gresik Tahun 2022. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gresik Tahun 2022 difinalkan dengan mempertimbangkan kegiatan yang dapat mengembangkan kapasitas SDM KPU Kabupaten Gresik. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah difinalkan diharapkan mampu menjadikan KPU Kabupaten Gresik siap menyongsong Pemilihan Umum Tahun serta Pemilihan Tahun 2024 mendatang.

  KPU Kabupaten Gresik jalankan rutinitas baru yakni membaca teks Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 604/SDM.03.5-SD/05/KPU/VI/ 2021 tertanggal 30 Juni 2021. Di mana pertanggal 1 Juli seluruh KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota wajib melakukan pembacaan. Pembacaan teks Pancasila dilakukan bebarengan dengan apel pagi, pada Senin (14/02/2022). Apel pagi yang dilakukan secara langsung diikuti oleh seluruh Kasubag dan Staf KPU Gresik. Sekretaris KPU Kabupaten Gresik, Achmad Fahruddin menegasakan bahwa pelaksanaan pembacaan teks Pancasila ini sesuai dengan intruksi KPU RI guna meningkatnya rasa cinta tanah air. Dengan begitu, seluruh staf KPU dapat menerapkan dan mengaktualisasi setiap butir-butir Pancasila baik saat bekerja ataupun dikehidupan sehari-hari. “Tidak lain tidak bukan, karena pembacaan teks Pancasila ini untuk menambah rasa kecintaan kita kepada NKRI. Kemudiaan menambah wawasan kebangsaan kita terhadap tanah air Indonesia. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, kami sebagai penyelenggara Pemilu sebaiknya bisa menjadi contoh,” pungkas Udin Lebih lanjut, Udin menyampaikan bahwa pembacaan Teks Pancasila ini bersifat wajib di ikuti oleh seluruh anggota dan staff KPU dan akan dijadikan sebagai rutinitas setiap hari nya dan dilanjutnkan di hari di minggu-minggu berikutnya. “Kegiatan ini sifatnya wajib, jadi  dari tingkatan Komisioner, Sekretaris dan jajarannya wajib mengikuti tanpa terkecuali. Dan pemcaan ini wajib dilakukan setiap hari kecuali jika sedang ada tugas dinas di luar,” imbuhnya (kpugresik/iga)