Berita Terkini

Anggota Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan (SDM dan Litbang) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Rochani lakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Gresik. Hal tersebut dimaksutkan untuk tinjau strategi penanganan pendaftaran Badan Ad- Hock yakni PPS pada Senin, 26 Desember 2022.   Menurut Rochani, menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan menjadi salah satu hal yang banyak diminati masyarakat. Terbukti sampai hari ke-9 dari masa pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) 18 sampai dengan 30 Desember 2022, jumlah pelamar yang mengajukan aktivasi akun melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) telah mencapai 83.471 orang.   "Cukup antusias. Jika dilihat dari total kebutuhan di Jawa Timur yaitu 25.482 orang yang tersebar di 8.494 Desa/Kelurahan di 38 Kabupaten/Kota," terang Rochani saat melakukan pantauan di KPU Kabupaten Lamongan pada Senin. 26 Desember 2022”, Pungkas Rochani.   Selanjutnya, pendaftaran PPS akan berakhir pada 30 Desember 2022. Pendaftaran akan dilakukan perpanjangan jika sampai tanggal 30 masing-masing desa tidak memenuhi jumlah minimal pendaftar. "Dalam hal ini, perpanjangan akan dilakukan selama tiga hari dan sebanyak satu kali," pungkas Rochani. Sebagai informasi, setelah pendaftar lolos tahap pendaftaran dan seleksi administrasi, para pendaftar akan mengikuti seleksi tertulis yang dijadwalkan pada 6 sampai dengan 11 Januari 2023 mendatang. (kpugresik/iga) Anggota Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan (SDM dan Litbang) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Rochani lakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Gresik. Hal tersebut dimaksutkan untuk tinjau strategi penanganan pendaftaran Badan Ad- Hock yakni PPS pada Senin, 26 Desember 2022.   Menurut Rochani, menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan menjadi salah satu hal yang banyak diminati masyarakat. Terbukti sampai hari ke-9 dari masa pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) 18 sampai dengan 30 Desember 2022, jumlah pelamar yang mengajukan aktivasi akun melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) telah mencapai 83.471 orang.   "Cukup antusias. Jika dilihat dari total kebutuhan di Jawa Timur yaitu 25.482 orang yang tersebar di 8.494 Desa/Kelurahan di 38 Kabupaten/Kota," terang Rochani saat melakukan pantauan di KPU Kabupaten Lamongan pada Senin. 26 Desember 2022”, Pungkas Rochani.   Selanjutnya, pendaftaran PPS akan berakhir pada 30 Desember 2022. Pendaftaran akan dilakukan perpanjangan jika sampai tanggal 30 masing-masing desa tidak memenuhi jumlah minimal pendaftar. "Dalam hal ini, perpanjangan akan dilakukan selama tiga hari dan sebanyak satu kali," pungkas Rochani. Sebagai informasi, setelah pendaftar lolos tahap pendaftaran dan seleksi administrasi, para pendaftar akan mengikuti seleksi tertulis yang dijadwalkan pada 6 sampai dengan 11 Januari 2023 mendatang. (kpugresik/iga)

Pemilu merupakan kegiatan politik yang sarat nilai, melalui tahapan nilai-nilai demokrasi diimplementasikan dalam rangka membentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, mandiri, berintegritas serta transparan, sehingga lembaga KPU dan produk yang dihasilkannya akuntabel serta mendapatkan kepercayaan publik Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Data KPU Kabupaten Gresik Makshun saat memimpin apel upacara pagi, pada Senin (26/12/2022) di depan Kantor KPU Gresik Jalan Dr Wahidin. Apel upacara diikuti oleh seluruh Kasubag dan pegawai dan Staf KPU. “Untuk mencapai hal tersebut tentu tidaklah mudah, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri ini memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan institusi lainnya,” kata Makshun Selain itu pihaknya juga menuturkan, agar seluruh SDM di KPU Gresik dimaksimalkan. Mengingat akan ada banyak yang harus di lakukan. Lebih lanjut, Makshun menegaskan ditengah padatnya tahapan agar seluruh staf dan jajaran untuk tetap menjaga kesehatan demi terjaganya produktifitas kerja dan kelancaran tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. “Seluruh Staf KPU Gresik agar tetap menjaga diri, bekerja dengan happy dan  patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksinasi kedua harus hadir,” pungkasnya. (kpugresik/iga)

Dalam rangka meningkatkan partisipasi memilih masyarakat di kecamatan Gresik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Strategi peningkatan pertisipasi pemilih pada wilayah tingkat partisipasi rendah dalam pemilu tahun 2024', Jumat (23/12/2022).   Dalam acara yang terselenggara di Hotel Khas Gresik, Jl. Panglima Sudirman nomor 1, kel. Sidokumpul Kec. Gresik ini, berfokus pada upaya mencari strategi sosialisasi atas rendahnya partisipasi pemilih di daerah tersebut.   Makmun Komisioner KPU Gresik divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM mengatakan, bahwa kecamatan Gresik pada Pilkada 2020 lalu, menjadi daerah dengan partisipasi terendah yaitu 66 %.   "Maka dari itu, KPU mengadakan FGD ini dalam rangka mengajak diskusi para perangkat desa, karang taruna, dan tokoh masyarakat, untuk mencari solusi, karena kami tahu betul yang tahu permasalahan langsung adalah para Kepala Desa dan tokoh masyarakat," jelas Makmun.   Adapun yang menjadi pemateri dalam FGD ini adalah Kepala Desa Gapuro, Lurah Sidokumpul dan Lurah Pakelingan.   Dalam pemaparannya, Lurah Sidokumpul Muhammad Rasyid menjelaskan, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih rendah di daerahnya. Diantaranya adalah luasnya wilayah, dengan 7 sampai 8 ribu pemilih.   "Kendalanya adalah banyaknya warga kami yang hanya KTP-nya saja Sidokumpul, tapi tidak menetap disini, kemudian ada kendala juga di PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang pada Pilkada 2020 lalu baru semua, maka pendataan dan sosialisasi kepada calon pemilih belum bisa maksimal," jelasnya.   Sementara itu, Kades Gapuro Hasan Al Habsyi mengungkapkan, jika penting bagi stekeholder terkait, untuk menggiatkan pendidikan pemilih, untuk memahamkan pentingnya pemilu dalam kehidupan masyarakat.   Kemudian, Makmun mencatat setidaknya ada dua poin penting yang harus di perhatikan dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang, untuk meningkatkan pertisipasi pemilih di kecamatan Gresik ini.   "Pertama yaitu kordinasi penyelenggara pemilu dengan pihak terkait, baik KPU Gresik, PPK, serta PPS, utamanya dalam pendataan daftar pemilih tetap, agar benar-benar akurat," ungkap Makmun.   Yang kedua, lanjut Makmun, adalah pentingnya menggiatkan pendidikan pemilih, guna memahamkan bahwa pemilu sangat penting, karena akan menentukan arah bangsa kedepannya.   Turut hadir pula dalam focus group discussion tadi adalah Sidiq Notonegoro mewakili Ketua KPU Gresik dan Miswandi mewakili Camat Gresik. FGD berjalan gayeng diakhiri dengan foto bersama. (is/kpugres)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ikuti Rapat Koordinasi Pencermatan dan Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Pemilihan Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 22-23 Desember 2022 bertempat di Hotel Harris, jalan Bangka 8-18 Surabaya. Pada rakor ini, 38 KPU Kabupaten/Kota berkesempatan memaparkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024. Peserta dari kabupaten/kota terdiri dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis dan Hupmas, serta admin/operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil). Berikutnya dari KPU Jatim hadir Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jatim, Insan Qoriawan menyampaikan bahwa siap menyesuaikan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PU/XX/2022 terkait dengan penentuan daerah pemilihan (Dapil) DPR dan DPRD Provinsi. “Dapat dipastikan Putusan MK Nomor 80/PU/XX/2022 ini akan berdampak pada perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022. Pemilihan Umum Anggota DPRD, yang dapilnya sudah selesai dirancang oleh KPU Kabupaten/Kota dan segera diusulkan kepada KPU melalui KPU Provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan KPU yang mengatur tentang dapil ini," tutur Insan saat membuka Rakor pada 22 Desember 2022. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bahwa. “Kawan-kawan Divisi Teknis Penyelenggaraan jangan sepenggal-penggal memahami terkait tahapan penataan dapil dan alokasi kursi. Tapi harus secara utuh memahaminya, karena KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam hal ini,” tutur Anam  dalam sambutannya. Lebih lanjut, Insan Qoriawan mengatakan Divisi Teknis Penyelenggaraan harus memahami secara utuh mengenai tahapan penataan dapil dan alokasi kursi ini.  “Penataan dapil penting dilakukan pertama, mengingat adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh Undang-undang. Lalu ada pemekaran wilayah atau bencana alam. Ketiga, adanya daerah pemilihan pada pemilu sebelumnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan dapil,” katanya. Dalam hal penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Gresik menaympaikan 2 rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam Pemilu Tahun 2024 setelah hasil uji publik. (kpugresik/iga)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik  melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) pada Kamis, 22 Desember 2022. Dalam peringatan HBI ke-94 ini kembali mnejadi enjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan peran perempuan diberbagai macam bidang. Termasuk bidang kepemiluan, peran perempuan penting dan mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki.   Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasubbag Umum dan Logistik KPU Kabupaten Gresik Abiydah Ilmayanti saat memimpin upacara pada Kamis, 22 Desember 2022 di depan Kantor KPU Gresik Jalan Dr Wahidin. Apel upacara diikuti oleh seluruh Kasubag dan pegawai dan Staf KPU.   “Mengingat hari ini adalah hari pertama pendaftaran aprtai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU RI secara terpusat, untuk itu sebagai penyelenggara tingkat dasar yakni KPU Kabupaten yang akan terlibat dalam verifikasi administrasi dan verifikasi factual, sudah seharusnya kita persiapkan diri dalam menyambut tugas terdekat tersebut,” kata Roni Selain itu pihaknya juga menuturkan, agar seluruh SDM di KPU Gresik dimaksimalkan. Mengingat aka nada banyak yang harus di lakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual. Lebih lanjut, Roni menegaskan ditengah padatnya tahapan agar seluruh staf dan jajaran untuk tetap menjaga kesehatan demi terjaganya produktifitas kerja dan kelancaran tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. “Seluruh Staf KPU Gresik agar tetap menjaga diri, bekerja dengan happy dan  patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksinasi kedua harus hadir,” pungkasnya.   (kpugresik/iga)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ikuti imbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu 2024) bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Selasa - Rabu, 20 - 21 Desember 2022 . Hal tersebut dilakukan menyongsong tahapan  penyerahan dukungan minimal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketua KPU Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan bahwa Tahapan Pencalonan DPD merupakan tahapan yang panjang. Dibandingkan dengan tahapan pendaftaran partai poltik yang hanya beberapa bulan, tahapan pencalonan DPD hampir satu tahun, yakni 6 Desember 2022 - 25 November 2023. Menurutnya, Bimtek ini digelar untuk mempersiapkan verifikasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih calon anggota DPD.  “Dengan melaksanakan Bimtek Silon ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan tahapan dengan baik, meskipun nantinya setiap Kabupaten/ Kota akan berbeda-beda besaran jumlah yang perlu diverifikasi,” tuturnya. Berikutnya Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan, dalam arahannya juga menekankan soal pentingnya pemahaman tentang regulasi. Menurutnya, penyelenggaraan teknis kepemiluan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemahaman yang baik tentang regulasi. "Dengan diterbitkannya PKPU 10/2022, diharap para peserta sudah memahami secara garis besar. Jadi, pada hari ini kita akan berfokus pada penggunaan aplikasi Silon. Karena Silon berbeda dengan Sipol, menjadi kewajiban kita umtuk memberikan pengetahuan terkait penggunaan aplikasi ini,” pungkasnya.  Peserta dari kabupaten/kota terdiri dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis dan Hupmas, serta admin/operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon). (kpugresik/iga)