Berita Terkini

KPU Jatim Serukan Memahami Regulasi Demi Sukseskan Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD

  Menjelang verifikasi faktual bakal calon DPD RI, pada 6 s/d 26 Februari 2023 di 23 Provinsi dan 16 Februari s/d 8 Maret 2023 di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. KPU Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu Tahun 2024. Demi kelancaran serta kesuksesan verifikasi tersebut, KPU Gresik turut hadir pula dalam bimtek yang di laksanakan di Aula Kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya, selama dua hari, mulai Kamis, 2 Februari sampai Jumat, 3 Februari 2023. Pembukaan acara bimtek, dihadiri oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam beserta anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Choirul Anam dalam sambutannya, menyampaikan agar para peserta bimtek, pasca mengikuti kegiatan ini memiliki pemahaman yang sama, terkait tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD. Dengan bekal pemahaman yang sama, ia berharap proses ini berjalan sesuai jadwal. "Meskipun mekanismenya tidak jauh beda dengan proses verifikasi faktual partai politik beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota tetap harus memahami aturan proses verifikasi faktual bakal calon DPD ini secara komprehensif," jelas Anam. Untuk itu, lanjut Anam, menjadi penting dilakukan bimbingan teknis (bimtek), sebab regulasinya berbeda. Anam juga menilai, jika para peserta bimtek dari perwakilan masing-masing KPU Kabupaten/Kota paham betul, proses verifikasi faktual dukungan Bacalon Anggota DPD ini, tentu akan lebih mudah. "Apalagi, saat ini sudah terbentuk jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sudah dilantik, sehingga dapat membantu proses di lapangan,” tambahnya. Pada kesempatan bimtek ini, KPU Jatim juga sekaligus melaksanakan koordinasi persiapan rekapitulasi hasil verifikasi adminisrasi dukungan minimal permilih perbaikan kesatu Bacalon Anggota DPD.

Bergandengan Tangan, Wujudkan Pemilu 2024 Sebagai Sarana Integrasi Bangsa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, mendapat kunjungan dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Kantor KPU Kabupaten Gresik, Jum’at, (3/22023). Kunjungan wakil rakyat tersebut, dilakukan dalam rangka monitoring tahapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Jawa Timur. Ketua KPU Gresik Akhmad Roni, menyampaikan dalam sambutannya di depan anggota DPRD Jatim, bahwa ada dua agenda besar KPU, yakni Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. "Dua agenda besar yang dilaksanakan serentak tahun 2024 ini, tidak mungkin berjalan lancar tanpa kerja sama dan kolaborasi multipihak. KPU perlu dukungan, agar sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dapat bekerja sesuai asas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan Pemilu," jelas Roni. Roni juga menambahkan, bahwa selain sebagai arena konflik yang sah, dan dilegalkan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Pemilu juga merupakan sarana integrasi Bangsa, yang bertujuan untuk melahirkan  pemimpin Indonesia, agar bisa melakukan penataan NKRI dan bangsa ke depan. Ketua KPU Gresik ini, juga menjelaskan beberapa pekerjaan KPU Gresik yang sudah dan tengah di lakukan. "KPU Gresik telah melakukan tahapan Verifikasi Partai Politik, Penataan Dapil dan Recruitmen Badan Adhoc. Di saat bersamaan, KPU Gresik sedang melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 serta pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih," lanjut Roni. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam dalam sambutannya, menyebut ada dua isu strategis dalam proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 mendatang. Di antaranya akan ada layanan pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus.  “Tujuannya untuk mengakomodir hak pilih semua pemilih, yang dipastikan tidak berada di wilayah domisili administrasinya, pada saat hari pemungutan suara,” terang Anam. Acara berlangsung selama kurang lebih dua jam, mulai pukul 13.00 – 15.00 WIB. Turut hadir dari Komisi A DPRD Jatim, Pimpinan, Anggota, Jajaran sekretariat, Staf Komisi A, dan Tenaga Ahli. Sedangkan dari KPU Gresik, hadir Ketua, Anggota, dan Jajaran sekretariat.(kpugresik/iga)

Tingkatkan Kosentrasi dan Fokus Jalankan Tahapan Pemilu 2024

Pasca diluncurkannya jadwal dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, KPU Kabupaten Gresik sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang ditentukan demi terwujudnya pemilu yang sukses dan semokratis. Salah satu indikator Pemilu demokratis adalah predictable procedure and predictable result. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Kabupaten Gresik Sulaiman saat memimpin apel upacara pagi, pada Senin (30/1/2023). “Kuncinya adalah harus ada kepastian hukum. Saya minta teman-teman semua fokus dalam beberapa hari ke depan untuk mengikuti  rakor ini,” kata Sulaiman. Lebih lanjut, Sulaiman menegaskan bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Pertama, penyelenggara harus membuka, membaca, dan mempelajari Undang-Undang maupun keputusan untuk melaksanakan tahapan. Selain itu, pihaknya juga menuturkan, agar jajaran secretariat KPU Gresik untuk terus fokus dan kosentrasi disetiap tahapan Pemilu yang sedang dan akan dilaksanakan. Hal tersebut sebagai komitmen KPU dalam sukseskan Pemilu serentak Tahun 2024. “Semua wajib bekerja dengan fokus dan konsitsn laksanakan tahapan Pemilu tahun 2024 agar Pemilu bisa sukses dan sesuai dengan yang diharapkan,”pungkasnya. (Iga/kpugres)

KPU Gresik Gelar Orientasi Tugas Sekretariat PPK

Memasuki tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik terus mematangkan persiapan, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kali ini, KPU Gresik melaksanakan orientasi tugas sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di Hotel Santika Gresik, Sabtu (28/1/2023). Komisioner KPU Gresik divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Makmun, menyampaikan secara umum gambaran Pemilu 2024, sebelum secara spesifik menyinggung tugas sekretariat PPK. "Pemilu dan Pemilihan Umum 2024 merupakan agenda nasional pertama, yang akan di lakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi tahun politik Nasional dan Lokal di tahun yang sama," jelas Makmun. Oleh karenanya, lanjut Makmun, penting bagi seluruh badan ad hoc (baca : penyelenggara pemilu) untuk memiliki perspektif yang sama, demi terciptanya kesuksesan setiap tahapan Pemilu. Selanjutnya, Makmun menjelaskan, bahwa tugas utama sekretariat PPK adalah membantu PPK melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. "Adapun jumlah sekretariat PPK, nantinya ada 3 (tiga), yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten," jelas Makmun. Makmun juga berharap, nantinya sekretariat PPK dan anggota PPK bisa kompak dalam melaksanakan tahapan Pemilu, "Karena jika tidak, maka pelaksanaan tugas kepemiluan di kecamatan tersebut pasti akan terganggu," pungkasnya. Ditempat yang sama Kholyatul Mudznibah divisi hukum menghimbau sekretariat PPK supaya membaca peraturan perundang undangan. "Sekretariat PPK merupakan badan adhoc yang ketentuanya berlaku sama dengan PPK, harus membaca regulasi sehingga dapat menjaga profisionalitas sebagai penyelenggara.(is/kpugres)

Gelar Rapat Koordinasi Pembentukan Pantarlih, Begini Pesan KPU Gresi

Setelah menyelesaikan pembentukan sampai pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik terus menggenjot tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kali ini, KPU Gresik menggelar rapat kordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten Gresik, dalam rangka pembentukan Petugas Menutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilu 2024, di Kantor KPU Gresik, Jl. Wahidin Sudirohusodo Gresik, pada Kamis, (26/1/2023). Komisioner KPU Gresik divisi Sosialisasi dan SDM Makmun menyampaikan, bahwa pembentukan pantarlih kali ini berbeda dengan sebelumnya, yakni harus dilaksanakan secara terbuka. "KPU Gresik mewanti-wanti kepada PPK, agar memastikan semua PPS melaksnakan pantarlih secara terbuka dan mengangkat pantarlih yang betul betul faham teknologi, mengingat kedepan pelaksanaan coklit akan menggunakan sistem teknologi informasi," Jelas makmun Sementara itu, komisioner KPU Gresik divisi Perencanaan Data dan Informasi Abd. Sidiq Notonegoro, menyampaikan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) membutuhkan satu Pantarlih, maka tiap desa kebutuhan Pantarlihnya berbeda-beda. "Kami juga berpesan, agar nanti proses seleksi Pantarlih ini di kawal ketat, karena akan sangat berpengaruh pada penetapan DPT untuk Pemilu 2024," pungkasnya. Perlu diketahui bahwa pendaftaran pantarlih dibukak mulai tanggal 26-28 Januari dan akan diumumkan tnaggal 3 Januari serta pelantikan tanggal 6 Februari(is/kpugres)

KPU Gresik Lantik PPS Pemilu 2024, Keterwakilan Perempuan Capai 33 Persen

Secara resmi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik akhirnya melantik 1.068 anggota Pantia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Gresik, Selasa, (24/1/2023). Dalam sambutanya, Ketua KPU Gresik Akhmad Roni mengucapkan mengucapkan selamat sudah di lantik menjadi PPS Pemilu 2024. "Selamat datang di dunia penyelenggaraan pemilu, bapak dan ibu adalah orang-orang hebat yang akan menjalankan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang," ungkap Roni Dari 1.068 PPS, Akhmad Roni mengatakan, 713 orang dari unsur laki-laki dan ada 355 dari unsur perempuan, sehingga ada 33 persen keterwakilan perempuan yang menjadi anggota PPS. Tentu, ini sebuah kemajuan bagi penyelenggara Pemilu di Gresik, mengingat targetnya adalah 30 persen keterwakilan perempuan. "Saya yakin, bahwa yang terpilih menjadi PPS adalah perempuan-perempuan hebat, yang akan menjalankan tahapan pemilu dengan maksimal," ungkap Akhmad Roni. Akhmad Roni juga menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 adalah Pemilu ke-6 setelah reformasi, maka harus lebih demokratis. Sementara itu, komisioner KPU Provinsi Jawa Timur devisi Data dan Informasi Nurul Amaliyah, mengingatkan agar para anggota PPS, memegang teguh pakta integritas, yang merupakan janji terhadap diri sendiri, agar tidak melakukan praktik KKN dalam menjalankan tugas dan mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu kepada masyarakat. "Tolong pakta integritasnya di laminating dan di tempel di tembok, agar selalu menjadi pengingat," jelas Nurul. Nurul juga mengingatkan, agar  menjaga ritme kerja dan kesehatan dengan baik, karena kejadian banyak yang sakit di 2019 menjadi pelajaran berharga, dan jangan sampai terulang.