Berita Terkini

Paca diluncurkannya tahapan dan jadwal pemilihan Tahun 2024 seluruh pegawai KPU Gresik diminta untuk lakukan self upgrade utamanya Peraturan dan regulasi kepemiluan 2024. Hal ini dimaskudkan agar sistem tata kerja dan KPU Gresik selaku penyelenggara  kedepannya menunjukkan pemahaman yang utuh. Dengan begitu, pelaksanaan tahapan pemilu 2024 berjalan kondusif dan lancer. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Divisi Hukum (KPU) Kabupaten Gresik Kholyatul saat memimpin apel upacara pagi, pada Senin (27/06/2022) di depan Kantor KPU Gresik Jalan Dr Wahidin. Apel upacara diikuti oleh seluruh Kasubag dan pegawai dan Staf KPU. “Kepercayaan publik terhadap produk pemilihan harus kita jaga. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pegawai KPU Gresik untuk melakukan pemahaman secara utuh terhadap regulasi yang lahir. Regulasi mengenai kepemiluan sering kali mengalami perubahan dan sebagai [enyelenggara kita harus adaptif Dengan pemahaman yang utuh akan tercipta pelayanan yang optimal,” kata Khaliyah Selain itu pihaknya juga menuturkan, agar seluruh SDM di KPU Gresik dimaksimalkan. Mengingat pada bulan ini merupakan awal tahapan dimulai, sehingga penting sekali untuk menyusun strategi penyelenggaraan tahapan agar berjalan dengan semestinya. Lebih lanjut, Kholiyah juga menuturkan untuk tetap menjaga semangat kinerja dengan cara membangun vibes positif dan bahagia. Serta tetap mejaga kesehatan dan prokes diamanpun berada. “Seluruh Staf KPU Gresik agar tetap menjaga diri, bekerja dengan happy dan  patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksinasi kedua harus hadir,” pungkasnya. (kpugresik/iga)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ikuti sosialisasi memberikan sosialisasi mengenai tahapan pemilu 2024 serta pelaksanaan perjanjian kerjasama KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur hari ini, Selasa (28/6) secara daring. Rapat yang diadakan oleh KPU Provinsi Jatim dimaksutkan agar seluruh jajaran KPU selaku penyelenggara memahami secara utuh sebagai pondasi suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 penting disosialisasikan karena saat ini sudah memasuki tahapan dan semua jajaran KPU harus memahaminya. Di sisi lain, pelaksanaan perjanjian kerjasama, sama pentingnya untuk dibahas dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan 2 materi sekaligus, yaitu Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta Ketentuan dan Rencana Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur. "Pada prinsipnya, program dan kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan sepanjang waktu, pada masa sebelum, saat, dan sesudah tahapan Pemilu," ujar Gogot Sejalan dengan Gogot, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik K menyampaikan arahan bahwa sebagaimana Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022. Memaknai integritas 24 jam salah satunya yakni pegawai KPU Kbaupaten Gresik wajib melaksanakan piket dan mengaktifkan ahndphone selama 24 jam. (kpugresik.iga)

Hadapi Pemilu 2024, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat KabupatenGresik audiensi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, Selasa (29/06/2022). Kunjungan ini  dimaksudkan untuk bersilaturahmi juga menanyakan persiapan yang harus dilakukan  menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai bakal calon peserta Pemilu 2024, Partai Ummat melalui Ketua Partai, Dr. Buharuddin  menyampaikan bahwa penting sekali untuk melalukan audiensi dengan KPU selaku penyelenggara pemilu. "Selain berkenalan, tentu ada banyak hal yang kami anggap krusial yang perlu kami ketahui. Utamanya terkait dengan regulasi pemilu 2024 yang akan digunakan sebagai dasar bagi partai untuk melakukan strategi melaju salam kontestasi,” kata Marsanto, Ketua Partai Ummat Gresik pada kesempatan tersebut. Menanggapi pernyataan Dr. Buharuddin, Ketua KPU Gresik , Ahmad Roni menyambut baik keinginan Partai Ummat untuk beraudiensi sebelum pendaftaran partai politik. Dikatakan sebagai penyelenggara pihaknya akan memberikan pelayanan yang sama kepada semua partai politik peserta pemilu. Termasuk dalam memberikan informasi-informasi.                “ Nanti kami akan mengundang partai politik yang datanya ada di KPU Gresik, Kami akan sosialisasikan jika Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sudah ditetapkan oleh KPU RI, sebagai informasi kepada partai politik di Gresik,” jelas Roni. Lebih Lanjut, Dr. Baharuddin juga menanyakan tentang syarat dukungan yang harus didapat dan diserahkan ke KPU sebagai bukti dukungan penduduk kepada partainya. “Berapa jumlah pasti dukungan yang harus kami dapatkan dari orang-orang,” tanya Dr. Buharuddin Menambhakan, anggota KPU Gresik Divisi Hukum dan Pengawasan sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, syarat dukungan dari penduduk minimal berjumlah 1000 atau perseribu dari jumlah penduduk kabupaten/kota “Tinggal menggunakan klausul yang mana. Apakah yang 1000 orang ataukah perseribu orang jumlah penduduk Gresik. Nanti bentuk yang diserahkan adalah KTP dan KTA,” ujar Kholiya. Hanya saja menurut Roni, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detil terkait pendaftaran partai politik dan verifikasinya, masih menuggu peraturan KPU disahkan.  (kpugresik/iga)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia resmi luncurkan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (24/6/2022). Anggota KPU RI Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Idham Holik mengatakan partai politik sudah dapat mengakses Sipol untuk pendaftaran calon peserta pemilu 2024. “Dengan di luncurkannya Sipol secara resmi menandakan bahwa mulai hari ini Sipol sudah dapat digunakan oleh parpol untuk kepentingan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024," Pungkas Idham Lebih lanjut Idham menjelaskan bahwa sistem informasi partai politik atau Sipol merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasiskan web dengan tujuan melayani partai politik, calon peserta pemilu. Adapun alamat website Sipol dapat diakses melalui sipol.kpu.go.id. Menambahi keterangannya, Idham menyebutkan Bahwa Sipol juga dapat diakses oleh Bawaslu. Sebabnyat Bawaslu memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengawasa. "Sipol juga dapat diakses oleh Bawaslu. Karena Bawaslu menurut UU memiliki kewenangan atributik dalam pengawasan proses pendaftaran dan verifikasi parpol," ucapnya. (kpugresik/iga)

Siap Bersinergi dan Cegah Politisasi, PGI Kunjungi KPU Gresik   Ikatan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Setempat Gresik kunjungi KPU Kabupaten Gresik, Rabu (21/06/22). Audiensi yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Gresik ini dimaksutkan untuk bersilaturahmi sekaligus menyatakan niat untuk turut berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu 2024.   Sebagai salah satu komunitas umat beragama di Gresik, PGI melalui ketuanya menyampaikan bahwa peran tokoh agama sangat strategis dalam mendinginkan suasana (cooling system) dan sangat penting dalam mencegah terjadinya perpecahan dalam kontestasi politik menghadapi Pemilu 2024. Utamanya mencegah terjadinya politisasi umat beragama.   "Selain berkenalan, tentu ada banyak hal yang kami diskusikan terkait kesiapan kami untuk berpartisipasi secara aktif dalam mensuskseskan pemilu 2024. Sebagai salah satu basis pemilih, peran kami sebagai Toga (tokoh agama) sangat penting untuk mencegah adanya politisasi yang menyebabkan disintegrasi umat. Untuk itu, kehadiran kami disini adalah mencari sumber informasi yang factual,” Pungkas Yonathan   Menanggapi pernyataan Yonathan, Ketua KPU Gresik, Ahmad Roni menyambut baik keinginan PGI untuk beraudiensi dan membangun kolaborasi dalam mensukseskan Pemilu 2024. Dikatakan sebagai penyelenggara pihaknya memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemilu untuk tetap kondusif. Termasuk didalamnya adalah memberikan informasi-informasi.              “ Nanti kami akan melakukan sosialisasi secara intens dan berkala terkait informasi kepemiluan kepada semua masyarakat Gresik, utamanya umat beragama. Selain untuk menghindari perpecahan yang mungkin terjadi akibat salah informasi juga untuk memastikan agar semuanya berjalan secara kondusif. Karena saya yakin, kerukunan umat beragama (kristiani) merupakan jaminan pemilu yang kondusif,” jelas Roni.   Di sisi lain, Makmun, Anggota Ketua KPU Kabupaten Gresik Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM menegaskan bahwa misi KPU sebagai lembaga penyelenggara adalah memastikan bahwa partisipasi masyrakat tidak hanya baik secara kualitas melainkan juga kuantitas. Memastikan bahwa pemilih benar-benar melakukan pertimbangan idealism dan bukan pragmatisme.    “Sinergi umat sangat diperlukan untuk membantu merubah cara perfikir pemilih (karena umat adalah bagian dari pemilih) untuk menjadi pemilih yang cerdas. Saya berharap melalui toga yang merupakan salah satu stakeholder untuk terus mengawal dan mengedukasi dan tentunya KPU akan mendukung serta mengawal utamanya dari segi informasi” tanya Makmun. Acara diakhiri dengan foto bersama dan doa bersama agar sinergi kita tetap terjaga dan Pemilu berjalan semestinya. Tuhan memberkati Pemilu serentak 2024 bersama penyelenggaranya. (kpugresik/iga)

Pasca dilaksanakan launching tahapan pemilihan pada 14 Juni 2022 lalu  dan lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Gresik tegaskan junjung tinggi transparasi dan publikasi.  Hal itu di perlukan dalam rangka meningkatkan kualitas electoral dari segala sisi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Gresik divisi Sosdiklih, Parmas dan saat memimpin apel pagi, pada Senin (20/06/2022). Apel pagi yang dilakukan secara langsung diikuti oleh seluruh Kasubag dan Staf KPU Gresik. “Hari dan tanggal tahapan pemilu 2024 akan terus disosialsasikan sejalan dengan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sekarang sedang menjadi focus utama KPU Kabupaten Gresik. Persiapan dilakukan dalam bentuk perkuat publikasi informasi mengenai tahapan dan segala kebutuhan pemilu dan pemilihan 2024. Saya rasa transparasi menjadi penting agar tidak ada disinformasi, “ pungkas Makmun Sebagai lembaga penyelenggara pemilu sudah sewajarnya focus utama kita adalah melayani, baik peserta pemilu maupun pemilih. Untuk itu, KPU siap menerima masukan dari berbagai pihak untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Lebih lanjut pihaknya juga menyebutkan bahwa semua langkah didasarkan dan ditujukan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru dan berlaku. Tentunya tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terakhir, Makmun mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Gresik agar tetap menjaga diri dikarenakan pandemi menyertai. (kpugresik/iga)